TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Sabtu menjelaskan alasan yang mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) untuk menahan COVID-19 alih-alih penguncian.
“Jadi memang ada perdebatan, tapi inti dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi,” kata Nazara dalam diskusi daring.
Dikatakannya, alasan utama pelaksanaan PPKM adalah karena Indonesia memiliki kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Misalnya, ada kelompok berpenghasilan rendah dan juga kelompok berpenghasilan tinggi yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, tambahnya.
Berdasarkan perilaku ekonomi masing-masing kelompok masyarakat, terlihat bahwa masyarakat dengan tabungan kurang dari Rp1 juta sudah mulai menarik uang untuk kebutuhan sehari-hari, kata Nazara.
Sedangkan untuk masyarakat dengan tabungan di atas Rp10 juta, nilai tabungan justru meningkat di tengah pandemi, ujarnya.
Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, pemerintah telah menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ujarnya.
Namun, masyarakat dengan pendapatan yang lebih baik juga membutuhkan bantuan karena pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir semua lapisan masyarakat, tambahnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan program Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga, kata Nazara.
Selain itu, pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta keluarga dan juga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin pedesaan, ujarnya.
Pemerintah juga terus mengupayakan serangkaian kebijakan untuk membantu masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, di tengah COVID-19 pandemi, tegasnya.
“Negara kita bukan negara kecil. Ada 270 juta jiwa dengan 34 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kondisi yang berbeda ini perlu kita perhatikan. Setiap pemerintah daerah perlu mencermati kondisi ini,” pungkas Nazara.
Baca juga: Jokowi Klaim Efektifitas PPKM; ‘Tidak Perlu Lockdown’
ANTARA
